20120524130604788

Ketegasan Membatasi Rokok

Selama hampir 10 tahun terakhir, pro dan kontra terhadap produksi dan peredaran rokok terus mencuat. Penyebabnya, pemerintah pusat tak serius membuat aturan yang membatasi peredaran rokok, apalagi menegakkannya. Aturan yang ada sangat permisif, sehingga peredaran rokok semakin marak. Dampaknya tentu saja perusahaan rokok mengeruk banyak keuntungan, termasuk pihak asing, yang menguasai saham perusahaan rokok di Indonesia. Sebaliknya, semakin banyak orang sakit karena terpapar asap rokok dan biaya pengobatannya pun terus meningkat.

 

Dalam jajaran pemerintahan, ada dua kubu yang selalu bertentangan, yakni Kementerian Kesehatan di satu sisi dan di sisi lainnya ada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Kekuatan yang tak berimbang itu membuat kebijakan pemerintah terkait rokok pun cenderung berat sebelah, yakni memberi angin terhadap pengusaha, distributor, pengecer, dan konsumen rokok, sekaligus mengabaikan pemeliharaan kesehatan rakyat. Tak heran bila aturan tentang rokok hanya formalitas belaka.

 

Kenyataan ini mendorong aktivis antirokok dan harian ini tak pernah bosan melawan arus besar yang menghendaki eksistensi rokok. Kita sadar tak mungkin melarang peredaran rokok di Indonesia. Kita hanya ingin pemerintah pusat dan daerah lebih tegas membatasi peredaran rokok melalui penerbitan berbagai aturan yang jelas dan tak abu-abu, demi menjaga kualitas kesehatan rakyat.

 

Alasan utama yang membuat kita konsisten menyerukan pembatasan peredaran rokok adalah asap rokok membahayakan kesehatan manusia Indonesia, sehingga dikhawatirkan terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia (SDM) akibat gangguan kesehatan. Celakanya, anak-anak dan generasi muda pun mulai terjerat rokok. Kajian yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan menunjukkan telah terjadi kenaikan kematian prematur akibat penyakit terkait tembakau dari 190.260 jiwa pada 2010 menjadi 240.618 jiwa pada 2013, serta kenaikan penderita penyakit akibat konsumsi tembakau dari 384.058 jiwa pada 2010 menjadi 962.403 jiwa pada 2013. Hal itu sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2013 yang memperlihatkan jumlah perokok di Indonesia mencapai sekitar 90 juta jiwa atau naik 2,1% dibandingkan kondisi 2007. Demikian juga dengan perokok pemula usia 10-14 tahun, naik 2 kali lipat dari 9,5% pada 2001 menjadi 18% pada 2013. Sedangkan pada usia remaja (13-15 tahun), 12% di antaranya adalah perokok.

 

Selain itu, biaya kesehatan yang harus dikeluarkan akibat rokok jauh lebih besar ketimbang pemasukan yang diterima negara. Data Balitbangkes menyebutkan penyakit beserta kematian terkait rokok berdampak pada peningkatan total kumulatif kerugian ekonomi secara makro. Kerugian ekonomi akibat merokok meningkat dari Rp 245,41 triliun pada 2010 menjadi Rp 378,75 triliun pada 2013. Angka itu tak sebanding dengan cukai rokok yang diterima negara, yakni Rp 87 triliun pada 2010 dan Rp 113 triliun pada 2013. Alasan lainnya adalah rokok mengekploitasi keluarga miskin.

 

Sebagian konsumen rokok adalah orangtua, remaja, dan anak-anak keluarga miskin. Penghasilan yang pas-pasan, bahkan cenderung kurang, justru dibakar dengan membeli rokok. Kualitas gizi keluarga dan pendidikan anak pun terabaikan. Bila kenyataan ini terus berlangsung, lingkaran setan kemiskinan terus berlangsung. Berbagai bantuan pemerintah untuk mengentaskan keluarga miskin bisa menjadi sia-sia, karena dana yang diberikan mengalir ke perusahaan rokok.

 

Untuk itu, kita kembali mendesak pemerintah melakukan hal-hal berikut untuk membatasi peredaran rokok. Pertama, menegakkan berbagai peraturan tentang pembatasan peredaran rokok, termasuk meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/FCTC). Kedua, memberi sanksi lebih berat atas setiap pelanggaran terkait peredaran rokok. Misalnya, terhadap perusahaan yang belum mencantumkan gambar peringatan bahaya merokok pada kemasan serta media massa yang menayangkan iklan rokok pada waktu-waktu tertentu, serta penjualan rokok di dekat sekolah. Ketiga, menaikkan cukai rokok setinggi-tingginya.

 

Saat ini Indonesia menetapkan cukai rokok sebesar 55%, sementara negara lainnya di atas 75%. Setidaknya cukai ditetapkan minimal 80%, bahkan lebih tinggi lagi karena sesungguhnya cukai merupakan pajak atas “dosa”.

 

Pemerintahan Presiden SBY tinggal 5 bulan lagi, sehingga sulit mengharapkannya membuat peraturan yang prokesehatan rakyat, termasuk meratifikasi FCTC. Harapan itu kita tujukan kepada presiden terpilih 2014-2019 agar bersikap lebih jelas dan tegas dengan membatasi ruang gerak rokok agar kesehatan rakyat semakin baik dan terjaga. Rokok lebih banyak membawa mudarat ketimbang manfaat! ***

 

Sumber:
http://www.suarapembaruan.com/home/ketegasan-membatasi-rokok/56718

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*