Smoking Kills

Lembaga Demografi UI Minta Pemerintah Segera Ratifikasi FCTC

Jakarta – Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) kembali meminta agar pemerintah meratifikasi kerangka perjanjian kontrol tembakau internasional (FCTC). Menurut lembaga yang berpusat di Fakultas Ekonomi (FE) tersebut, kekuatiran Indonesia kontrol tembakau bisa menekan penerimaan ekonomi tidak beralasan.

 

Hal tersebut juga menjadi bagian rekomendasi konferensi pertama InaHEA (Indonesia Health Economics Association) di Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan-Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (PKEK FKM UI) di Bandung pada 24 hingga 26 Januari.

 

“Dari 20 negara peratifikasi FCTC yang diteliti, indikator-indikator terkait tembakau seperti jumlah perokok, produksi daun tembakau, ekspor tembakau, dan produksi rokok sebagian besar masih meningkat sehingga ketakutan akan FCTC tidak ada dasarnya,” kata Abdillah Hasan dari Lembaga Demografi (LD) UI sebagaimana dirilis di Jakarta, Senin (27/1).

 

FCTC merupakan penjanjian internasional yang diinisiasi oleh organisasi kesehatan dunia (WHO) yang disepakati oleh 192 negara mengenai pengendalian konsumsi rokok. Indonesia sebagaimana dirilis LD UI merupakan satu-satunya negara di Asia yang belum meratifikasi FCTC.

 

Hal tersebut tidak terlepas dari kekhwatiran adanya dampak negatif ratifikasi FCTC terhadap kondisi ekonomi menjadi salah satu argumen menolak ratifikasi FCTC. Menurut LD FE UI ratifikasi FCTC tidak berhubungan terhadap kondisi perekonomian.

 

Justru menurut lembaga tersebut, jika Indonesia tidak meratifikasi FCTC dan tidak ada perubahan dalam kebijakan pengendalian konsumsi rokok maka akan terjadi gangguan produktivitas pada usia kerja. Sebab, kontribusi maksimal menurut LD UI bisa dilakukan pekerja tanpa rokok.

 

Lebih jauh, upaya pengendalian konsumsi rokok di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif, tak terkecuali dari aspek ekonomi. Salah satu temuan dari studi yang dilakukan oleh LD FEUI, konsumsi rokok ilegal banyak dilakukan oleh kelompok rentan seperti kelompok yang berpendidikan dan berpendapatan rendah.

 

Instrumen ekonomi berupa cukai dan pajak dikenakan pada rokok dinilai bisa efektif dalam rangka mengurangi keterjangkauan harga rokok. Terutama oleh kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

 

“Untuk mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok, diperlukan sistem cukai yang sederhana dan uniform. Sistem cukai yang ada saat ini cukup rumit dan bersifat regresif, atau dengan kata lain, lebih banyak membebani masyarakat berpendapatan rendah,” kata Rus’an Nasrudin, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI).

 

Upaya pengendalian konsumsi rokok juga patut menjadi perhatian adalah pemanfaatan cukai dan pajak rokok. Banyak contoh negara dinilai berhasil memanfaatkan cukai untuk pendanaan kesehatan.

 

Penulis: Ezra Sihite/MUT

 

Sumber :
http://www.beritasatu.com/nusantara/163044-lembaga-demografi-ui-minta-pemerintah-segera-ratifikasi-fctc.html

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*