20120613132607218

Menkes Optimistis FCTC Diratifikasi Akhir 2013

[JAKARTA] Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi optimistis regulasi internasional untuk pengendalian konsumsi tembakau, Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) bisa diratifikasi akhir tahun 2013 ini.

 

Hingga saat ini, tiga menteri, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Menteri Perindustrian masih keberatan untuk ratifikasi.

 

“Kita berharap jangan terlalu lama, akhir tahun ini atau paling lambat sebelum habis masa Kabinet Indonesia bersatu sudah harus diratifikasi,” kata Nafsiah pada acara penutupan Konferensi Tingkat Menteri Kesehatan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) atau Organization of Islamic Cooperation (OIC), di Jakarta, Kamis (24/10).

 

Sebelumnya, pada acara pembukaan OKI, Menkes mengaku sangat malu karena dari 35 negara anggota OKI yang hadir hanya Indonesia yang belum meratifikasi FCTC.

 

Padahal, dalam konferensi ini dibahas mengenai kerjasama untuk mengendalikan penyakit tidak menular yang terkait dengan rokok yang kini melanda negara OKI.

 

Dari sekitar 57 negara anggota OKI dari kawasan Asia, Arab, dan Afrika, hanya Indonesia dan Somalia yang belum meratifikasi FCTC.

 

Namun Somalia tidak hadir dalam pertemuan OKI kali ini. Sedangkan di Asia, Indonesia juga satu-satunya yang tidak ratifikasi.

 

Padahal, kata Menkes, ratifikasi ini menunjukkan kepedulian Indonesia terhadap kesehatan masyarakat. Apalagi semua negara melaporkan bahwa penyakit tidak menular yang sebagian bisa dicegah dengan tidak merokok memang merupakan masalah serius dan bersama negara OKI.

 

“Ratifikasi FCTC penting supaya kita juga bisa angkat muka di hadapan negara OKI lain, dan merasa punya komitmen yang sama,” kata Menkes.

 

Menkes mengaku telah berkirim surat kepada Presiden, dan Presiden meminta agar ada kesepakatan terlebih dahulu antara kementerian terkait. Keberatan tiga menteri menyebabkan Indonesia belum meratifikasi FCTC.

 

Kepada tiga menteri ini telah diberikan tanggapan, namun kata Menkes hingga saat ini belum ada kerjasama yang baik. Dalam waktu dekat, Menko Kesra dikatakan Menkes akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri untuk membahas hal ini.

 

Terhadap keberatan ketiga kementerian, secara singkat Menkes memaparkan bahwa pemasukan cukai rokok yang menjadi salah satu keberatan kementerian tidak setimpal dengan penyakit dan kecacatan yang diderita masyarakat dari penyakit yang disebabkan rokok.

 

Ada juga keberatan tentang cengkeh, menurut Menkes, bukan hanya FCTC ini tidak melarang penggunaan cengkeh di rokok, tetapi pemanfaatannya untuk hal lain pun sudah berkembang. Misalnya untuk parfum, bumbu dapur, dan juga bahan baku obat.

 

Di samping itu, juga soal jumlah tenaga kerja di industri rokok yang diklaim beberapa pihak berjumlah hingga enam juta orang disebut Menkes tidak tepat karena survei Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat hanya ada 900.000 orang.

 

“Ada juga masalah petani tembakau. Pendapatan petani sebenarnya kecil karena tembakaunya masih harus ditingkatkan mutunya. Tembakau Indonesia hanya sedikit digunakan, sekitar 17 persen saja, sisanya impor,” kata Menkes.

 

Menkes berharap agar para petani tembakau itu dapat mencari alternatif tanaman lain yang lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan tembakau.

 

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja membahas progres persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baru-baru ini, sejumlah anggota Komisi IX DPR mendukung komitmen Menkes untuk segera meratifikasi FCTC.

 

Rokok menyebabkan penyakit-penyakit berbiaya mahal, seperti kanker, jantung, hipertensi, dan stroke. Jika tidak ada penanggulangan sejak dini diperkirakan jumlah penyakit tidak menular ini terus meningkat dan menyerap pembiayaan terbesar di era BPJS Kesehatan.

 

Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Surya Chandra Surapati mengungkapkan, anggaran kesehatan dinaikan sampai 5% dari total APBN pun tidak ada artinya jika penggunaannya lebih banyak untuk mengobati penyakit terkait rokok.

 

Oleh karena itu, ia mendukung diberlakukannya cukai yang tinggi, atau sistem seperti sin tax (bayar dosa) sebagaimana telah dilakukan negara lain.

 

Ia menggambarkan, anggaran Kemkes seharusnya 5% dari APBN Rp 1.662 triliun yaitu Rp83,1 triliun. Anggaran Kemkes 2014 adalah 44,8 triliun, di mana kekurangannya Rp38,3 triliun seharusnya diambil dari cukai rokok yang merupakan sin tax.[D-13]

 

Sumber:
http://www.suarapembaruan.com/home/menkes-optimistis-fctc-diratifikasi-akhir-2013/43957

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*