kampanye-anti-rokok-_140128120334-239

NU Pilih Menempuh Cara Edukatif

JAKARTA (Suara Karya): Nahdlatul Ulama (NU) memilih menempuh cara edukatif dalam menyikapi rencana kebijakan pembatasan tembakau, misalnya melalui kegiatan road show ke petani-petani di daerah yang dimulai sejak akhir 2013. 

“Contoh kegiatan seperti focus group discussion (FGD). Intinya, kami berikan edukasi bahwa ada regulasi yang merugikan,” ujar Imam Pituduh, Sekretaris Jenderal Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) kepada wartawan akhir Minggu lalu. 

Menurut Imam, edukasi juga bermanfaat agar petani tetap optimistis menanam tembakau untuk industri lain nonrokok supaya tetap hidup. Selama ini muncul pandangan produk tembakau hanya untuk rokok saja, padahal ada manfaat lainnya seperti untuk industri kesehatan. 

Ia mengatakan hal itu menanggapi beberapa draf regulasi yang tengah digodok pemerintah. Sebut saja, misalnya produk regulasi asing seperti Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Sebagian kalangan pemerintahan terus mengotot ingin mengadopsi regulasi produk asing itu. 

Imam Pituduh mengimbau agar setiap rancangan regulasi yang mengatur pembatasan produk tembakau di Tanah Air berbasis kepentingan publik, bukan semata untuk kepentingan kelompok tertentu. Sikap NU itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, regulasi itu akan mengancam nasib ratusan ribu petani di Tanah Air. “Kami menentang pembatasan karena tembakau adalah salah satu komoditas unggulan para petani,” ujarnya. 

Imam menjelaskan, FCTC memaksa pembatasan atas produk-produk tembakau. Kalau FCTC diratifikasi, regulasi itu akan menambahkan diversikasi produk tanaman tembakau ke produk pertanian lain. 

Padahal pemaksaan itu jelas tidak mudah bagi petani yang sudah terbiasa dengan pola tanam atas tanaman tertentu seperti tembakau. “Jadi, tidak bisa petani tembakau disuruh menanam singkong atau yang lain,” katanya. 

Pemerintah juga dinilai Imam hanya sekadar menjaga gengsi di dunia internasional dengan meratifikasi FCTC. Padahal, kebijakan pemerintah itu sudah seharusnya berbasis kepentingan publik, bukan semata untuk kepentingan kelompok tertentu. Apalagi, jika disinyalir untuk mengakomodasi kepentingan asing semata. 

Imam mengatakan, pihaknya sudah melihat langsung dampak aturan pembatasan yang lebih dulu muncul. Terbukti nyata hal itu merugikan petani tembakau. 

“Terbukti volume tembakau besar, namun posisi tawar petani sangat lemah dan kesejahteraan merosot. Kami melihat petani di Nusa Tenggara Barat dan Jawa Tengah seperti Temanggung dan Kudus,” katanya. (Tri Wahyuni)

 

 

Sumber:

http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=344276

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*