KTR-antara

Pemprov Bali Tolak Konferensi Tembakau Asia

Jum’at, 06 September 2013 09:26 wib

Rohmat – Okezone
DENPASAR - Setelah banyak desakan dari berbagai masyarakat akhirnya Pemerintah Provinsi Bali memutuskan menolak dijadikan tempat penyelenggaraan Konferensi World Tobacco Asia (WTA) pada 2014.

“Pemerintah Provinsi Bali sependapat dengan apa yang menjadi keberatan berbagai lapisan masyarakat untuk menolak pelaksanaan konferensi WTA di Nusa Dua pada 2014 mendatang,” ujar Koordinator Program Bali Tobacco Control Initiative Universitas Udayana Made Kertha Duana saat dihubungi Okezone, Jumat (6/9/2013)

Alasan penolakan tersebut, lantaran penyelenggaraan WTA bertentangan dengan kesehatan dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, sebagaimana termuat dalam Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Surat penolakan sebagai jawaban atas surat dari Ketua Tobacco Control Support Centre (TCSC) atau Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Bali. Surat tersebut juga telah dikirim ke beberapa pihak terkait sebagai tembusan yakni Menteri Kesehatan RI, Kapolda Bali dan Kepala Satpol PP Bali.

Kertha menambahkan, penolakan Bali sebagai tuan rumah pertemuan WTA juga sebelumnya disuarakan ratusan peserta dari berbagai kampus dan LSM, dan masyarakat lainnya menggelar simposium dan konferensi internasional bertajuk “Social Determaiants of Health The-MDGs and Beyond” di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar 29-30 Agustus 2013.

Semua peserta menyepakati dua hal penting sebagai petisi yang dikirim ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Kementerian Kesehatan RI dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika. “Tak hanya di Bali, kami juga menolak pertemuan WTA digelar di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Hal sama disampaikan Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Titik Suhariyat sejak lama, bersama komponen lainnya, terus menyuarakan penolakan WTA.
Bahkan, dalam seminar yang terdiri dari ratusan delegasi dari beberapa negara seperti dari India, Belanda, Australia dan negara lainnya telah meneken petisi penolakan itu.

“Ini bukti Pemerintah Provinsi Bali memiliki komitmen kuat dalam penegakan hukum Perda KTR dalam memberi perlindungan kepada masyarakat menghirup udara bersih , terbebas dari paparan asap rokok,” paparnya

Sumber: Okezone.com
No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*