1374655195

Ratifikasi Kontrol Tembakau Terhambat di Kementerian Perindustrian

Jakarta – Upaya pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan (Kemkes) untuk mengaksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau konvensi pengendalian tembakau masih menemui jalan buntu. Aksesi ini terkendala lantaran Kementerian Perindustrian satu-satunya kementerian yang masih menolak diterapkannya regulasi internasional ini.

 

Menteri Kesehatan, Nafsiah Mboi, mengungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mau manandatangani FCTC karena masih memberikan ruang kepada kementerian terkait untuk satu suara soal pentingnya aturan ini. Tetapi, sebetulnya Presiden punya hak prerogatif untuk mengaksesinya tanpa harus menunggu persetujuan Kementerian Perindustrian.

 

Dengan begitu, Presiden akan meninggalkan warisan sebelum berakhir masa kepemimpinannya tahun ini.

 

“Harapan saya Presiden mau menandatangani FCTC karena ini akan menjadi legacy sebelum berakhir masa kepemimpinan beliau,” kata Menkes seusai menghadiri rapat koordinasi terkait aksesi FCTC, di Kantor Kemko Kesra, Jakarta, Selasa (1/4).

 

Menurut Menkes, Kementerian Perindustrian masih ambigu soal FCTC. Meskipun sepakat bahwa rokok berdampak pada kesehatan, kementerian ini masih menolak dengan sejumlah alasan klasik.

 

Selain menganggap FCTC tidak perlu, Kementerian Perindustrian juga berpendapat bahwa UU 18/2008 tentang Perkebunan memperkuat industri rokok sebagai industri yang strategis. Selain itu, rokok kretek adalah warisan Indonesia, sehingga harus dipertahankan.

 

Selain itu, industri rokok menyerap banyak tenaga kerja, sehingga terancam pengangguran jika industri bangkrut. Perindustrian juga beralasan bahwa 90% APBN bersumber dari cukai rokok, padahal menurut Menkes tidak benar. Cukai rokok hanya tercatat Rp100 triliun, sedangkan APBN sudah mencapai lebih dari Rp 2.000 triliun.

 

Konversi tanaman tembakau ke tanaman lain juga tidak mudah, sehingga bisa menyebabkan petani kehilangan mata pencaharian. Soal konversi ini, kata Menkes, memang tidak mudah dan butuh waktu.

 

Lagi pula, kata Menkes, aksesi FCTC tidak serta merta menimbulkan kerugian terhadap industri, petani, maupun pekerja. Beberapa negara yang sudah ratifikasi FCTC menunjukkan setelah puluhan tahun aksesi, jumlah perokoknya tetap sama, meskipun prevalensinya menurun. Hal ini dikarenakan selain ada pertumbuhan penduduk, perokok aktif tetap merokok karena zat adiktif rokok menyebabkan kecanduan atau ketergantungan.

 

“Jadi insdutri rokok tidak akan tutup buku mendadak atau petani kehilangan perkebunan. Pengalihan tembakau ke tanaman lain juga sebetulnya bisa asalkan petani siap,” kata Menkes.

 

Dalam rakor ini, perwakilan Pemerintah Thailand menceritakan pengalaman negara ini meratifikasi FCTC. Keuntungannya prevalensi perokok menurun, tetapi jumlah perokok tetap sama karena penduduk meningkat. Tetapi dengan kawasan tanpa rokok di seluruh wilayah negara itu menyebabkan udara menjadi bersih, jumlah perempuan dan anak yang terpapar asap rokok berkurang, dan penyakit terkait rokok menurun.

 

Meskipun jumlah perokok tetap, Thailand menaikkan cukai rokok sampai 77% dari harga rokok, menyebabkan penghasilan mereka dari cukai rokok terus meningkat setiap tahun. Sebagian besar atau sekitar US$ 120 juta
setiap tahun diberikan untuk upaya promosi kesehatan.

 

Direktur Eksekutif Unicef, Anthony Lake, dan Direktur General dari WHO, Margaret Chan mengirimkan surat apresiasi kepada Presiden yang telah berhasil menyusun kebijakan MDGs pasca 2015. Salah satu sasaran dari kebijakan ini adalah mengurangi kasus penyakit tidak menular, di mana rokok memberikan kontribusi paling besar.

 

Mereka mengapresiasi Presiden yang punya komitmen menurunkan kasus penyakit tidak menular. Salah satu caranya dengan berupaya aksesi FCTC. Dalam surat itu pun, Unicef dan WHO memberikan dukungan kepada Indonesia untuk kuat dari pengaruh industri rokok.

 

“Jangan heran karena seperti itulah yang industri lakukan di 177 negara di dunia yang sudah meratifikasi FCTC. Industri selalu mencari cara untuk menjual produknya di negara-negara ini,” kata Menkes membacakan isi surat yang dikirimkan langsung dari Jenewa itu.

 

Sumber:
http://www.beritasatu.com/kesehatan/175155-ratifikasi-kontrol-tembakau-terhambat-di-kementerian-perindustrian.html

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*