20140627_153942_aturan-gambar-rokok-menyemkan

Semester Pertama, DBHCT di Kota Malang Baru Terserap 5 Persen

TRIBUNNEWS.COM,MALANG – Penyerapan dana bagi hasil cukai tembakau di Kota Malang pada 20114 ini rendah.
Pada semester pertama ini, DBHCT yang dialokasiken beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkungan Pemkot Malang baru terserap lima persen.
Padahal alokasi DBHCT di Kota Malang pada 2014 ini mencapai Rp 62 miliar.

 

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan DBHCT karena SKPD takut menyalahi aturan saat menggunakan dana tersebut. DBHCT itu diberikan kepada lima SKPD di lingkungan Pemkot Malang. Yakni, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, serta Badan keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat.

 

Alokasi terbesar ada di Dinas Kesehatan sekitar Rp 36 miliar yang rencananya digunakan untuk membangun rumah sakit jantung dan paru. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga mendapat alokasi DBHCT Rp 28 miliar untuk rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Budi Herawanto mengatakan, DBHCT yang tidak terserap akan menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD 2014.

Sehingga dana yang tak terpakai tahun ini bisa dialokasi tahun depan. ”Serapan DBHCT sangat rendah. Pada semester pertama ini baru terserap lima persen,” kata Budi, Sabtu (9/8/2014). Dikatakannya, SKPD penerima itu sangat berhati-hati dalam menggunakan dana cukai. Penggunaan dana itu harus sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penggunaan DBHCT.

“Jika salah menggunakan dana tersebut, maka akan menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Ia menjelaskan, dana cukai hanya bisa dipakai untuk kegiatan yang berdampak langsung dengan industri rokok. Misalnya, pelatihan bagi buruh pabrik rokok, kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat di sekitar pabrik rokok, dan sosialisasi bahaya merokok. ”Kota Malang ini kan termasuk kawasan Industri Hasil Tembakau (IHT). Seharusnya aturan penggunaan DBHCT bisa lebih mudah. Kami sudah mengusulkan ke Pemprov Jatim agar mempermudah aturan pemakaian dana itu,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Asih Tri Rachmi Nuswantari mengatakan, Dinkes menerima alokasi dana cukai Rp 36 miliar tahun ini.
Namun, dana tersebut belum terpakai. Rencananya, dana itu akan digunakan untuk membangun rumah sakit jantung dan paru. Tetapi, pembangunan rumah sakit jantung dan paru menunggu beroperasinya RSUD Kota Malang. ”Pembangunan rumah sakit jantung dan paru belum bisa kami laksanakan. Persoalannya, sampai sekarang RSUD Kota Malang belum beroperasi. Padahal pembangunan RSUD sudah selesai lebih dulu. Kami khawatir dianggap pemborosan,” ujarnya.

 

Sumber:
http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/09/semester-pertama-dbhct-di-kota-malang-baru-terserap-5-persen

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*