1362891823

Sempat Keberatan, 3 Kementerian Sepakat Aksesi Aturan Pengendalian Tembakau

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan tiga kementerian yang sempat mengajukan keberatan terhadap aksesi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) akhirnya sepakat.

 

Ketiga kementerian tersebut, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemperin), Kementerian Perdagangan (Kemdag) serta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) sepakat bahwa Indonesia tidak boleh ketinggalan dari negara lain dalam hal pengendalian dampak tembakau.

 

Untuk itu, Indonesia perlu membangun satu jaringan global untuk pengendalian dampak tersebut, terutama terhadap anak-anak dan remaja sebagai generasi muda bangsa. Salah satunya dengan mengaksesi FCTC.

 

“Kalau aksesi ini kita lakukan, maka tidak mengancam kedaulatan negara kita, sebab FCTC ini seperti hanya pedoman umum. Adapun pelaksanaannya sudah diatur dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara,” kata Agung saat menghadiri puncak peringatan HKN 2013, yang didampingi Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, di Jakarta, Jumat (15/11). Dalam kesempatan ini Menko Kesra juga mencanangkan peluncuran JKN yang mulai dilaksanakan 1 Januari 2014 mendatang.

 

Senada dengan Menko Kesra, Menkes juga mengatakan ketiga kementerian tersebut sudah sepakat aksesi FCTC, dengan pertimbangan demi kesehatan masyarakat dan citra bangsa di mata dunia. Tetapi Menkes tidak secara detil menyebutkan sejak kapan ketiga kementerian tesebut telah sepakat. Namun, pemerintah akan terus melakukan rapat-rapat koordinasi internal untuk menyamakan persepsi.

 

“Sudah konsensus, dan mudah-mudahan tidak ada lagi kendala, sehingga akhir tahun ini Indonesia sudah bisa aksesi FCTC,” kata Menkes.

 

Sebelumnya Kemperin, Kemdag, dan Kemnakertrans melayangkan surat keberatan terhadap aksesi FCTC. Kemperin berpendapat industri hasil tembakau adalah industri legal. Berdasarkan Peraturan Presiden 28/2008 dimasukkan dalam industri prioritas yang harus dipertahankan dengan iklim usaha yang kondusif.

 

Menanggapi hal itu, Menkes telah memberikan jawaban tertulis bahwa pada 2008 itu situasinya jauh berbeda dengan saat ini. Kala itu, industri rokok sangat besar dan mengalahkan kepentingan kesehatan masyarakat, tetapi pada 2012, bukti-bukti dampak negatif rokok terhadap kesehatan jauh lebih jelas. Riset Kesehatan Dasar Kemkes 2012 menunjukkan, sekitar 200.000 orang meninggal di Indonesia karena penyakit yang berhubungan dengan rokok atau 12,7% dari total kematian. Bahkan secara makro ekonomi, total kerugian terkait penyakit akibat rokok mencapai Rp245,41 triliun.

 

Kemdag berpandangan, FCTC akan mengatur dan membatasi produksi industri serta perdagangan melalui peningkatan cukai, pelarangan total iklan, kawasan tanpa rokok, pengalihan lahan tanaman tembakau dan lainnya. Menanggapi analisis ini, Menkes menyebutkan, pengaturan itu akan dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Pelaksanaannya secara bertahap, selalu dikonsultasikan lintas sektor dan disesuaikan dengan kondisi di setiap negara.

 

Sedangkan Kemnakertrans berpandangan industri hasil tembakau melibatkan lebih dari enam juta tenaga kerja, seperti petani, buruh, dan industri pendukung yang akan terancam menganggur akibat FCTC. Menurut Menkes, argumen itu keliru. Sebab, menjadi bagian FCTC tidak menyebabkan penurunan konsumsi rokok secara mendadak maupun drastis. Untuk itu perlu upaya jangka pendek, menengah, dan panjang agar para pekerja dapat beralih ke pekerjaan yang lebih baik dan menguntungkan.

 

“Lagipula jumlah pihak yang terlibat dalam industri rokok Indonesia tidak mencapai enam juta orang, tetapi berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 900.000 orang,” kata Menkes.

 

Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kemkes, Prof Tjandra Yoga Aditama, mengungkapkan ada tujuh alasan Indonesia perlu mengaksesi FCTC. Pertama, kata dia, kebiasaan merokok jelas mengganggu kesehatan. Asap rokok mengandung 4000 bahan kimia dan berhubungan dengan sedikitnya 25 penyakit di tubuh manusia. Ada puluhan juta anak Indonesia terpapar asap rokok lingkungan.

 

Dari sisi diplomasi internasional, Indonesia adalah satu dari hanya sedikit negara belum aksesi. Dari aspek perlindungan bangsa, apabila tidak aksesi, Indonesia jadi sasaran pemasaran rokok negara asing. Indonesia juga tidak bisa ikut conference of the party yang akan menyusun guideline and protocol.

 

Penulis: D-13/NAD

 

Sumber:
http://www.beritasatu.com/nasional/150398-sempat-keberatan-tiga-kementerian-sepakat-aksesi-aturan-pengendalian-tembakau.html

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*