8MvqO8YHZ8

Tegakkan Perda KTR, Pemkot Segera Bentuk Tim

KOTA – Pemkot Pekalongan segera membentuk Tim Penegak Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dengan begitu diharapkan bisa mengubah perilaku masyarakat agar tidak merokok di tujuh lokasi yang telah ditetapkan sebagai  kawasan tanpa rokok.

Kabid Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinkes Kota Pekalongan, Puji Winarni menjelaskan, masa sosialisasi Perda Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berakhir. Karena itu, Dinas Kesehatan berencana mengimplementasikan Perda tersebut.

“Setelah Perda terbit, ada waktu selama satu tahun untuk melakukan sosialisasi. Setelah satu tahun masa sosialisasi berakhir, kami akan mengimplementasikan Perda KTR. Akan dibentuk Tim Penegak Perda KTR,” terang Puji dalam Rapat Koordinasi Rencana Implementasi Perda KTR di Ruang Kalijaga, Rabu (22/10).

Nantinya, Tim Penegak Perda KTR beranggotakan 50 orang. Terdiri dari unsur Polres, kejaksaan, pengadilan, bagian hukum setda, Satpol PP, LSM dan instansi terkait yang menjadi sasaran KTR. Namun menurut Puji, penegakan Perda KTR menghadapi kendala belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). “Sebelum ada PPNS, akan diserahkan ke Polres,” jelasnya.

Sebelum penegakkan Perda pihaknya sudah menindaklanjuti dengan melakukan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan pengawasan internal di tujuh kawasan tanpa rokok yang telah diatur dalam Perda tersebut. Kemudian, Walikota Pekalongan juga telah menerbitkan instruksi walikota yang ditujukan kepada pimpinan lembaga atau badan pada tujuh kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR untuk melakukan pengawasan internal.

Pengawasan internal tersebut, lanjut dia, mencakup tidak adanya orang merokok, ada tanda larangan merokok, tidak ada smooking area dan tidak ada asbak. Selain itu, tidak ada puntung rokok, tidak ada bau asap rokok, tidak ada penjual rokok dan tidak ada iklan rokok.

Tujuh KTR yang diatur dalam Perda adalah sarana pelayanan kesehatan, sarana pendidikan, tempat anak bermain dan tempat ibadah. Tiga lainnya yakni sarana transportasi umum, tempat kerja dan tempat-tempat umum seperti mal, hotel, terminal dan stasiun. Bagi perokok atau lembaga yang menjual, mengiklankan atau mempromosikan rokok di tujuh KTR tersebut bakal dikenakan sanksi administrasi hingga denda. Sanksi administrasi berupa teguran, pembekuan dan pencabutan izin.

Sedangkan sanksi pidana denda paling banyak Rp 50 juta untuk setiap kali pelanggaran. Sanksi tersebut juga berlaku bagi pimpinan lembaga pada tujuh KTR yang tidak memenuhi kewajiban.

Sementara itu, Asisten Sekda Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Sri Wahyuni mengatakan, seharusnya setiap SKPD memiliki satu orang PPNS. Karena itu, ia akan mendorong kepada semua SKPD untuk mengikuti pendidikan PPNS. “Sehingga kalau ada pelanggaran bisa ditindak,” tegasnya.

Kepada pimpinan lembaga atau badan pada tujuh kawasan tanpa rokok tersebut diminta memberikan contoh. Di lingkungan pendidikan, misalnya. “Selama ini masih kita jumpai guru mengajar sambil merokok. Seharusnya, guru memberikan contoh kepada muridnya untuk tidak merokok. Selain itu, guru juga harus memberikan pembelajaran tentang bahaya merokok,” pesannya.(nul)

Penulis: M Ainul Atho | Radar Pekalongan
Redaktur: Abdurrahman

 

Sumber:

http://www.radarpekalonganonline.com/46953/tegakkan-perda-ktr-pemkot-segera-bentuk-tim/

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*