1403016038

Tidak Cantumkan Gambar Peringatan, Industri Rokok Harus Dipidana

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta tegas memberikan sanksi terhadap industri rokok yang tidak mencantumkan “pictorial health warning” (PHW) atau peringatan kesehatan dalam bentuk gambar di bungkus rokok sejak 24 Juni 2014. Perusahaan yang melanggar sudah harus dipidana.

 

Komnas Pengendalian Tembakau (Komnas PT) dan Indonesian Lawyers Association on Tobacco Control (ILATC) menyayangkan sikap BPOM yang dinilai terlalu lemah menegakkan sanksi.

 

Sebagai pemegang mandat pengawasan, sejak ditemukan pelanggaran pada 24 Juni, seharusnya BPOM sudah bisa merekomendasikan kepada Korwanas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan ke instansi terkait untuk penindakan.

 

Ketua Lawyers Association on Tobacco Control (ILATC), Muhammad Joni, mengatakan BPOM memegang mandat untuk melakukan pengawasan.

 

Karena itu ketika tidak ada kepatuhan, harus segera diberlakukan Pasal 199 UU Kesehatan, yang intinya menyebutkan setiap orang dengan sengaja memproduksi atau memasukan rokok ke dalam wilayah NKRI tidak mencantumkan PHW maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan lima tahun dan denda Rp 500 juta.

 

“Sudah ada delik pidananya bahwa terdapat 86,56% produk rokok belum mencantumkan PHW, maka pemerintah sudah harus memberlakukan ketentuan Pasal 199 UU Kesehatan, bukan hanya sekadar surat teguran,” kata Joni kepada SP usai bertemu Kepala BPOM, Roy Sparinga, di Jakarta, Jumat (27/6).

 

Menurut Joni, sebanyak 600 surat teguran yang dilayangkan BPOM kepada perusahaan itu tidak jelas posisi pelanggarannya, apakah administratif atau pidana. Tidak beralasan bila BPOM mengatakan butuh mandat lebih dari pimpinan di atasnya untuk pemberian sanksi tegas.

 

Untuk melakukan penyidikan, penyelidikan dan penututuan itu tugas aparat hukum, tetapi BPOM berwewenang melaporkan pelanggaran itu, bukannya hanya menegur, mengimbau dan membina, kata Joni.

 

BPOM juga dinilai harus mengawal sampai aparat dan instansi terkait menjatuhkan sanksi sesuai aturan.

 

“Keliru kalau BPOM menyatakan tidak punya kewenangan. Jangan hanya jadi lembaga survei dan pengawas, tetapi pelaksana,” katanya.

 

Joni mengatakan, sepertinya BPOM kurang memahami substansi UU Kesehatan dan PP 109/2012. BPOM harus bisa membedakan sanksi administratif dan sanksi pidana.

 

Dikatakan pidana ketika kemasan rokok yang beredar di pasaran sama sekali tidak mencantumkan PHW, dan sanksi administratif bila ada gambar tetapi tidak sesuai peraturan. Misalnya salah gambar, tertutup oleh pita cukai, keliru secara redaksional atau ukurannya berbeda dari yang diharuskan.

 

Menurut Joni, seharusnya tingkat kepatuhan terhadap PHW jauh lebih tinggi dari upaya lain, seperti Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Yang dihadapi dari regulasi KTR adalah masyarakat umum yang tingkat kesadarannya memang masih rendah, sehingga sulit untuk patuh.

 

Tetapi untuk PHW yang langsung kepada industri, seharusnya tanpa alasan. Mendirikan perusahaan dan membayar pajak di Indonesia, seharusnya secara total mematuhi hukum.

 

Tertutup Pita Cukai

Tidak hanya tanpa PHW, perusahaan rokok juga melakukan pelanggaran administrasi. Di antaranya masih ditemukan PHW tertutup pita cukai, sehingga gambar nyaris tidak terlihat.

 

Industri beralasan mereka sudah mendapatkan izin lisan dari Kementerian Kesehatan, tetapi tidak jelas pengaturannya. Dari pantauan mereka, ukuran PHW pun tidak sampai 40%, hanya sekitar 30%.

 

Melihat banyak pelanggaran ini, Komnas PT dan ILATC mengancam akan melaporkan perusahaan tersebut langsung kepada kepolisian jika dalam sebulan ke depan belum ada tindakan tegas dari BPOM.

 

“Kami juga akan menggugat secara perdata ke perusahaan yang tidak patuh. Karena hasil pengawasan BPOM sudah jelas ada bukti pelanggaran hukum, dan ini bisa diformulasikan menjadi perbuatan melawan hukum,” tegas Joni.

 

Anggota Komnas PT, Widyastuti Soerojo, mengatakan penindakan atas pelanggaran terhadap PHW sama dengan penggunaan napza. Seperti narkoba, rokok memiliki zat adiktif. Seharusnya BPOM memiliki sikap kenegaraan untuk melindungi rakyat dari rokok.

 

Menurutnya, PHW adalah edukasi agar ada informasi yang simetris, sehingga masyarakat tahu bahaya merokok, utamanya perokok pemula dan anak-anak. Ketika informasi ini tidak teredukasi, yang dirugikan adalah kelompok ini.

 

Kepala BPOM, Roy Sparinga, mengaku pihaknya sulit memberikan sanksi tegas karena BPOM bukanlah lembaga pemberi izin, layaknya mengurus produk pangan, obat dan kosmetik. Lagi pula, kata Roy, mengawasi industri rokok adalah mandat baru bagi BPOM.

 

Oleh karena itu, masih dibutuhkan mandat lebih dari atasan, paling tidak Menko Kesra. Roy sendiri mengaku telah mendapatkan mandat dari Menteri Kesehatan untuk menegakkan sanksi, namun tidak disebutkan kenapa diabaikan.

 

“BPOM tentu ada SOP, dan dilecehkan pun kami tidak mau. Kami tidak takut kok, asal mandatnya diberikan jelas. Menkes sudah memberikan mandat penuh, tetapi mungkin Menko Kesra juga, baru ke menteri terkait,” kata Roy.

 

Sumber:
http://www.beritasatu.com/kesehatan/193234-tidak-cantumkan-gambar-peringatan-industri-rokok-harus-dipidana.html

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*