asbak rokok

Tolak Pertemuan Industri Rokok Asia di Bali

DENPASAR – Para akademisi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Udayana, Bali, menolak konferensi industri rokok se-Asia yang akan digelar di Bali tahun depan. Banyak alasan untuk menolak acara itu. Salah satunya, “Karena Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang belum meratifikasi konvensi kerangka kerja pengendalian tembakau,” kata Artawan di Denpasar, Sabtu, 31 Agustus 2013.

Seusai mengtikuti seminar internasional “Social Determinants of Health: MDGs and Beyond, Artawan mengatakan, penolakan terhadap pertemuan itu sudah digalang secara luas. Pada seminar yang dihadiri peserta dari beberapa negara itu, Artawan mengatakan, penolakan bukan hanya di Bali, tetapi juga akan dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia.  ”Kami akan kirim petisi ini kepada Pemda Bali, Kementerian Kesehatan dan Presiden,” imbuhnya.

Bersama jaringan antirokok di Indonesia, kata Artawan, dia akan terus melebarkan dukungan penolakan. Ia juga sudah berkomunikasi dengan jaringan antirokok nasional di pelbagai daerah. Menurut Artawan, prinsip kontrol tembakau itu bukan berarti melarang orang untuk merokok. Merokok, kata dia, juga bagian dari hak orang lain, meski bukan hak asasi. “Tapi kami hanya ingin menghirup udara yang bersih. Dan, hak atas udara bersih itu adalah hak asasi manusia,” tegas dia.

Alasan lain Indonesia perlu menolak konferensi industri rokok itu karena merokok merupakan masalah nasional yang kian mencemaskan. Rokok telah menghambat Indonesia mencapai 8 tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goals). “Rokok menjadi tantangan besar pembangunan kesehatan di Indonesia,” kata akademisi Udayana lainnya, Made Kerta Duana.

Dari 67 persen jumlah perokok di Indonesia, sebanyak 70 persen perokok datang dari keluarga menengah-bawah. Pada keluarga golongan ini, rokok menyedot 12 persen pengeluaran rumah tangga, nomor dua setelah beras. Akibatnya, mereka tak bisa menyisihkan anggarannya untuk pendidikan atau kesehatan lainnya. Sehingga tujuan pembangunan milenium yang digagas pada 2000 di PBB tak kunjung tercapai di Indonesia.

Prevalensi merekok terus naik yang mengakibatkan biaya pengobatan akibat rokok menyedot anggaran negara yang tak sedikit. Indonesia yang sehat pun sulit tercapai akibat masifnya konsumsi rokok di negeri yang menggagas Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau ini.

Sumber: Republika, Metrotvnews  

No Comment

Tinggalkan Balasan

*

*