Pengendalian Tembakau di Negara Lain

AUSTRALIA

 

plainausi

Sumber: The Guardian

Negeri Kanguru ini menjadi negara pertama yang menerapkan bungkus rokok seragam. Undang-Undangnya diteken pada Desember 2012 dan baru berlaku setahun kemudian. Tujuan pemberlakuan ketentuan ini adalah untuk mengurangi 16,6 persen perokok menjadi 10 persen pada 2018.

Ide membuat bungkus rokok seragam dilontarkan Selandia Baru pada 1998. Kanada menjadi negara pertama yang mengajukan proposal ini. Tapi niat dan ide di dua negara ini kandas karena tak pernah menjadi keputusan politik akibat gencaranya lobi industri rokok.

Seiring dengan pemberlakuan bungkus rokok seragam, di Australia perokok juga diwajibkan mendapat SIM, surat izin merokok. Yang memperoleh kartu ini adalah mereka yang sudah cukup umur, yakni di atas 18 tahun. Sebab, tujuan pengurangan jumlah perokok difokuskan pada pencegahan jumlah perokok baru terutama anak-anak di bawah 15 tahun.

Keberhasilan Australia ini tak lepas dari komitmen partai politik di sana. Partai Liberal dan Partai Buruh, dua rival sangat keras di Australia, keduanya mempunya visi dan misi yang sama mereduksi jumlah perokok, membatasi peredarannya, karena masifnya bahaya nikotin pada anak-anak muda Australia. Dampaknya sangat terasa terutama pada biaya kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah Australia sebesar US$ 1 juta per tahun.

Kedua partai itu telah mendeklarasikan diri tak menerima donasi dari perusahaan rokok. Hal ini dicetuskan menjelang kampanye pemilihan umum pertengahan Agustus 2013. Kedua pemimpin partai berusaha menggaet suara pemilih dengan menonjolkan program pengendalian tembakau di Australia. Publik Australia sangat tertarik pada program pengendalian tembakau karena candu telah menjadi problem nasional dan membebani anggaran pemerintah maupun rumah tangga, juga mengganggu lingkungan.

Karena itu aturan-aturan pengendalian tembakau sangat ketat. Selain bungkus seragam, pemerintah Australia menerapkan pajak tambahan US$ 5 per bungkus rokok. Tambahan pajak ini membuat harga rokok sangat tinggi. Sekitar Rp 200 ribu per bungkus. Tujuannya lagi-lagi agar tak terjangkau kelompok masyarakat miskin, pengangguran, anak sekolah, dan remaja yang belum punya penghasilan. Para pekerja juga berpikir dua kali jika harus membakar duit membeli penyakit dengan menghisap tembakau.

 

PANAMA

 

panama-ban

Sumber: WHO

Negeri kecil di Amerika Latin ini sangat serius mengendalikan tembakau. Panama menjadi negara pertama yang punya aturan larangan total iklan rokok di semua media massa: radio, televisi, koran, bahkan baliho. Mulai tahun ini aturan itu mulai dilaksanakan. Keberhasilan membuat aturan larangan iklan dan menegakkannya adalah perjuangan para politikus di sana untuk mencegah kian masifnya korban rokok di negara seluas Jakarta-Banten ini. Parlemen dan pemerintah tak takut turis berkurang ke Panama yang mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan nasionalnya. Bagi mereka kesehatan publik jauh lebih penting. Alasannya sederhana: pendapatan yang besar akan terbuang percuma jika rakyat Panama sakit akibat rokok.

Cukai dari rokok karena itu dipakai sepenuhnya untuk membiayai Departemen Kesehatan mengkampanyekan bahaya rokok, terutama kepada anak, pelajar, dan remaja. Jumlah perokok anak di Panama sebesar 10 persen dari 16 persen jumlah perokok total di sana. Jumlah ini telah membuat pemerintah Panama khawatir akan terpuruknya kesehatan publik sehingga mengganggu kemajuan dalam perlbagai segi: pariwisata, teknologi, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan.

Panama menjadi contoh terbaik pengendalian tembakau dari jantungnya, yakni iklan rokok. Survei nasional di Panama menyebutkan bahwa para perokok baru dan perokok lama tak kunjung berhenti karena terpengaruh iklan yang mengepung ruang-ruang publik. Anak-anak dan remaja, selain mencontoh para orang tua dan dewasa, menjadi pecandu baru setelah melihat iklan rokok di televisi, koran, atau baliho. Kekhawatiran dan data itu dijawab pemerintah dan parlemennya dengan melarang total iklan rokok di manapun.